RANPERDA Tentang RIPPARDA Diparipurnakan DPRD Kab.Sitaro - Portalsitaro.com

Thursday, 24 June 2021

RANPERDA Tentang RIPPARDA Diparipurnakan DPRD Kab.Sitaro


PORTALSITARO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Sitaro gelar rapat Paripurna Rabu, (23/06/2021).

Diketahui, agenda rapat Paripurna ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian penjelasan Kepala Daerah tentang dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut adalah Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Tahun 2021 - 2025, Ranperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Djon Ponto Janis, SH, dan dihadiri Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen, Wakil Bupati, Drs. John H. Palandung, M.Si, para Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Camat Se- Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Sitaro, Evangelian Sasingen dalam penyampaian sambutannya, menjelaskan Ranperda tentang Ripparda sebagai dasar dalam pembangunan sektor pariwisata sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pentingnya pembentukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) sebagai dasar dalam pembangunan sektor pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Daerah melalui kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga dapat menjamin kelestarian alam dan budaya, serta penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," pungkasnya.

Sambungnya lagi, kegiatan ini merupakan dukungan Visi Misi daerah di sektor pariwisata sebagai destinasi unggulan, menuju Kabupaten yang maju dan berdaya saing.

"Hal ini Juga merupakan dukungan Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu menjadikan Sitaro sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal menuju Kabupaten Sitaro yang maju dan berdaya saing. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, langkah utama yang harus diambil adalah menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Salah satu sasaran yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah adalah mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat Daerah yang tertib dan yang menjamin terlindungnya hak masyarakat umum dari berbagai ancaman gangguan keamanan dan ketertiban, maka perlu membentuk Peraturan Daerah karena merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang menggangu ketentraman dan ketertiban umum," tutupnya.

(Admin)

Comments


EmoticonEmoticon